peraturan tentang tata naskah dinas. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 54 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka BaratUmum Tata Naskah Dinas; 10. peraturan tentang tata naskah dinas

 
 Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 54 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka BaratUmum Tata Naskah Dinas; 10peraturan tentang tata naskah dinas  Nomor Tambahan

Peraturan Perundang-undangan: Judul: Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif: T. bahwa Bupati menetapkan Tata Naskah Dinas untuk Pemerintahan Gampong ; c. U Badan/Pengarang. 686, atrbpn. Peraturan Bupati Kabupaten Gunung Mas Nomor 1 Tahun 2021. MAMUJU — Sambangi Polresta Mamuju, Sekretariat Umum (Setum) Polda Sulawesi Barat menggelar sosialisasi perkap 1 Tahun 2023 tentang naskah dinas dan. Beranda. 330. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas dan untuk meningkatkan tertib administrasi kedinasan, kelancaran arus. go. 32. 01/2012 Ketentuan mengenai verbal; Jumlah Unduhan: 44368 Kali Unduh: Jumlah Tayang: 7690 Kali Tayang: Kembali . 62. Jenis Nomor Peraturan Judul/Subjek Katalog Abstrak Download Peraturan Status ; Peraturan Arsip Nasional RI : 5 / 2021 :TATA NASKAH DINAS. 1291; : 34 Hlm. Tentang. Nomor Tambahan. Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas , perlu men etapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan; Mengingat : 1 . 2015. 62. CATATAN: Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Agustus 2020. 11. id : 4 hlm. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atauTata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2019 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Bagian Kesatu Lambang Negara atau Logo Pasal 57 (1) Lambang Negara atau Logo digunakan dalam Tata Naskah Dinas sebagai tanda pengenal atau identifikasi yang bersifat resmi. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata. go. CATATAN: Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018. Permen PAN $ RB No. 144, peraturan. Format pengumuman dapat dilihat pada Contoh 17. Tata Naskah Dinas adalah pengelolaan informasi tertulis yang meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan,. no. tentang Tata Naskah Dinas Perpustakaan Nasional . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Keuangan; Keuangan tentang di Lingkungan 1. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER-02j 1. Semua Dokumen. PEDOMAN UMUM TATA NASKAH DINAS. Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Terwujudnya pemanfaatan teknologi informasi dalam tata naskah dinas. menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 60 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas; Mengingat : 1. Unduh Batang Tubuh. U. Umpan ; FAQ ;2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 74 Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung; b. : Indonesia. Tipe Dokumen: Peraturan Perundang-undangan: T. TATA NASKAH DINAS KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA. Bentuk. Peraturan adalah naskah dinas yang berlaku dan memuat norma hukum yang mengikat secara umum, berlaku secara internal dan/atau eksternal Komnas HAM dan bersifatPasal 40 Peraturan Mendagri atau Permendagri Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah, menyatakan. 1 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 54 TAHUN 2009 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI, Menimbang : a. Jakarta. Pedoman Tata Naskah Dinas yang mengatur mengenai Naskah Dinas dan Naskah Dinas Elektronik di Kementerian. terwujudnya pemanfaatan teknologi informasi dalam TNDE; b. terwujudnya keterpaduan tata naskah dinas elektronik di lingkungan Pemerintah. 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 69); 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat NO. Ditetapkan Tanggal. bahwa Peraturan Gubernur Aceh Nomor 49 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Aceh sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi dan peraturan perundang-undangan sehingga perlu mengatur kembali dalam suatu peraturan Gubernur;Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK. Peraturan Walikota (PERWALI) NO. . Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok. U. bahwa dengan adanya perubahan ketentuan mengenai penggunaan tinta untuk naskah dinas, perlu mengubah Peraturan Bupati Kebumen Nomor 63 Tahun 2014 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen; b. Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR. E. PERATURAN MENTERI. 2021. tata naskah dinas . Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi PERTIMBANGAN. Peraturan POLRI No. Dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), dinyatakan bahwa Naskah Dinas Arahan terdiri atas: Naskah Dinas pengaturan; Naskah Dinas penetapan; dan Naskah Dinas penugasan. Pencabutan. Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Perban Nomor 16 Tahun 2020 adalah peraturan yang mengatur tentang tata naskah di lingkungan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Tanggal Pengundangan. Bagian Organisasi. Ketentuan tentang tata naskah dinas yang berlaku untuk seluruh instansi pemerintah telah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas. 2023/No. Undang -Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009. PERATURANPEDIA. U. A/11/1982 tentang Penyempurnaan Lampiran I dan II Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP-112/J. Glosarium. 2. peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi republik indonesia nomor 4 tahun 2021 tentang tata naskah dinas di lingkungan kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri desa, pembangunan daerah. Judul. Naskah Dinas pengaturan; b. 2005 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2008 tentang Perubahan. Unduh Full Text 2704 kali. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan TransmigrasiPedoman tata naskah dinas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berisi ketentuan umum, jenis, format, penulisan, pengesahan, penyimpanan, dan pengelolaan naskah dinas di lingkungan KLHK. 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah; 16. n PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA. KETENTUAN UMUM . Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri; Mengingat : 1. Judul. Peraturan Menteri Sosial tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian SosialPERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26/PERMEN-KP/2019. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. U: Indonesia. Media Perekaman Naskah Dinas Elektronik : fisik dan/atau digital. E. lampiran ii peraturan gubernur jawa timur nomor 95 tahun 2018 tentang pedoman tata naskah dinas di lingkungan pemerintah provinsi jawa timurPeraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1157) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis d. ID – Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas. 144, BD 2021/144. 2 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURAKARTA DENGAN RTata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah. Subjek. Anda dapat mengetahui visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, program, dan indikator kinerja utama dari DJPD. penyeragaman tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah KabupatenBanyuasin; b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2016 Tahun 2016 tentang. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 432); 5. komunikasi dan kemudahan dalam tata naskah dinas; 4. U. penyelenggaraan Tata Naskah Dinas , sehingga perlu diganti ; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksana an Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat; Mengingat : 1. Pedoman Tata Naskah Dinas. Nomor. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan. Peraturan Bupati Kabupaten Gunung Mas Nomor 1 Tahun 2021. 2021. Bahasa: Indonesia: Lokasi: Biro Hukum Kementerian Kelautan dan Perikanan: Bidang Hukum: Hukum Administrasi Negara: Keterangan: Mencabut. 00 WIB. (7) Naskah Dinas penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan. U. Badan / Pengarang. Pedoman Tata Naskah Dinas Pada Kementerian Agama Keputusan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2016 Kembali. 118, jdih. Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 7 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Kementerian PerhubunganABSTRAK: Berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang Undang No 43 Tahun 2009 tentang kearsipan dan dalam rangka menciptakan tertib administrasi dan penyeragaman bentuk format serta penyelenggaraan administrasi maka perlu menetapkan peraturan walikota tentang. E. 9, BN 2018/No. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam Keputusan Nomor 72/M. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2001 tentang Tata Naskah Dinas dan Papan Nama Instansi Pemerintah Propinsi Jawa Tengah; b. [email protected]/11/1982 tentang Penyempurnaan Lampiran I dan II Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP-112/J. (3) Tata cara pengetikan naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kapolri ini. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang. Tipe Dokumen. 72. Tentang Kami SO & Pengelola Kegiatan Satuan Kerja Hubungi Kami. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK. 14, BN. A/11/1981 tentang Pedoman Penyusunan dan Bentuk Tata Naskah Dinas Kejaksaan Republik Indonesia. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Trenggalek Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas. PENYELENGGARAAN TATA NASKAH DINAS Peraturan Menteri ini digunakan sebagai pcdoman dalam penyelcnggaraan Tata Naskah Dinas clan pelaksanaan e-office di Kernenterian. Peraturan gubernur adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat pengaturan ditetapkan oleh gubernur. Nasional Penanggulangan Bencana tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana; Mengingat : 1. 2021/No. Diubah dengan: Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Peraturan ini berisi tentang sistematika pedoman Tata Naskah Dinas. Peraturan Bupati (PERBUP) tentang. 758. Indonesia, Kota Tangerang. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia T. 6, jdih. bahwa dalam meningkatkan tertib administrasi, Tata. 2015/No. Tanda Naskah Dinas. Naskah Dinas lainnya. Berita Daerah adalah naskah dinas untuk mengundangkan Peraturan Bupati. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 01 November. bahwa dalam meningkatkan tertib administrasi, Tata Naskah Dinas sebagai salah satu unsur administrasi umum perlu disempurnakan untuk. Subjek. 60. bahwa Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung,. -4Pasal 6 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Ruang Lingkup Ruang lingkup Pedoman Tata Naskah Dinas meliputi berbagai kegiatan yang mencakupi pengaturan tentang jenis. bahwa sehubungan dengan adanya beberapa materi. E. Tipe Dokumen. Reviu Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kemendikbudristek. Abstrak Lampiran. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Peraturan Bupati ini mengatur tentang tata naskah dinas, bentuk dan susunan naskah dinas, penggunaan dan kewenangan atas nama, untuk beliau, pelaksana tugas, pelaksana harian dan penjabat, paraf, penulisan nama, penandatangan dan penggunaan tinta. 2017 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. : Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. 31 Tahun 2022 Tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Perdagangan. 2021/No. PERGUB ini terdiri atas 161 hlm, termasuk. Jenis Peraturan: Peraturan Menteri Dalam Negeri: Nomor: 1: Judul: Peraturan Menteri. Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA NASKAH DINAS PEMERINTAH DESA ABSTRAK: Dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan pemerintah desa dan melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Permendagri Nomor 2 Tahun 2017 tentang standar Pelayanan Minimal Desa, perlu diadakan pengaturan menyeluruh terhadap Tata. Ditetapkan Tanggal. 2021. Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 059 Tahun 2017 Tentang Tata Naskah Dinas Universitas Indonesia 3 Definisi 3. Naskah Dinas. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan: 1. Tahun. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi NO. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan KebudayaanCilacap No. Mencabut Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 432) 114 halaman dengan lampiran. Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara; Mengingat : 1. CATATAN : - Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2 Sepetember 2022. Peraturan ini merupakan penyempurnaan dari peraturan sebelumnya yang berkaitan dengan tata naskah dinas. Download Permenkes Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Kesehatan di situs infoasn. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2019 ini ditetapkan dengan pertimbangan: bahwa ketentuan mengenai penyusunan tata naskah dinas yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di lingkungan Badan Pusat Statistik sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan. E. 92 Tahun 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Tutup. Peraturan Bersama adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat pengaturan ditetapkan oleh dua atau lebih. Tata naskah dinas adalah penyelenggaraan komunikasi tulis yang meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi dan penyimpanan. TIM SIAT DEV. Hubungan Antar Peraturan. Unduh pdf pedoman ini untuk mengetahui lebih lanjut. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4. 144, 2023 KEMENDAGRI. Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP-112/J. bahwa untuk tertib, efisiensi dan efektifitas. 609, peraturan. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2019 Tahun 2019 tentang. Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 69); 12. Permen PUPR No. Notulen adalah naskah dinas yang memuat catatan prosessidang atau rapat. Judul. Pada saat berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka : a. Kementerian Ketenagakerjaan: Nomor Peraturan: 3: Tahun Peraturan:. 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi.